Blog

  • Pendudukan Jepang di Hindia-Belanda

    Pendudukan Jepang di Hindia-Belanda

    Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta.

    Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Desember di tahun yang sama.Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

    Pengalaman penduduk di bawah penguasaan Jepang bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan dan hukuman mati, serta kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

    Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk badan persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang: 独立準備調査会, Dokuritsu Junbi Chōsakai. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI atau dalam bahasa Jepang: 独立準備委員会, Dokuritsu Junbi Iinkai yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.

    Latar belakang

    Pada Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Tambelang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang.

    Laksamana Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan sebuah strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor. Pada pagi 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menghancurkan 188 pesawat dan merusak delapan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Selama dua jam pengeboman, 2.402 orang Amerika tewas dan 1.283 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor.

    Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Tiga hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat bergabung dengan pasukan Sekutu dan terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik.

    Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.

    Invasi

    Pada tanggal 8 Desember 1941, pemerintah di pengasingan Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Pada bulan Januari 1942 Komando Amerika-Inggris-Belanda-Australia dibentuk untuk mengoordinasikan pasukan Sekutu di Asia Tenggara, di bawah komando Jenderal Archibald Wavell. pada minggu-minggu menjelang invasi, pejabat senior pemerintah Belanda mengasingkan diri, membawa tahanan politik, keluarga, dan staf pribadi ke Australia. Sebelum kedatangan pasukan Jepang, terdapat konflik antara kelompok-kelompok di Indonesia yang mengakibatkan banyak orang terbunuh, hilang, atau bersembunyi. Properti milik orang Cina dan Belanda dijarah dan dihancurkan.

    Invasi pada awal tahun 1942 berlangsung cepat dan menyeluruh. Pada bulan Januari 1942, sebagian Sulawesi dan Kalimantan berada di bawah kendali Jepang. Pada bulan Februari, Jepang telah mendarat di Sumatera dan mendorong orang Aceh untuk memberontak melawan Belanda.Pada tanggal 19 Februari, setelah merebut Ambon, Satgas Timur Jepang mendarat di Timor, menerjunkan unit parasut khusus ke Timor Barat dekat Kupang, dan mendarat di daerah Dili di Timor Portugis untuk mengusir pasukan Sekutu yang menyerbu pada bulan Desember.

    Pada tanggal 27 Februari, upaya terakhir angkatan laut Sekutu untuk membendung Jepang digagalkan oleh kekalahan mereka dalam Pertempuran Laut Jawa. Dari tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di empat tempat di sepanjang pantai utara Jawa hampir tanpa gangguan. Pertempuran paling sengit terjadi di titik-titik invasi di Ambon, Timor, Kalimantan, dan di Laut Jawa. Di tempat yang tidak ada pasukan Belanda, seperti Bali, tidak terjadi pertempuran. Pada tanggal 8 Maret, tentara Jepang menyita stasiun radio NIROM di Batavia dan memerintahkan siaran tetap dilanjutkan. Para pegawai radio dengan menantang memainkan lagu Het Wilhelmus yang mengakibatkan Jepang mengeksekusi 3 orang di antaranya.Pada tanggal 9 Maret, komandan Belanda menyerah bersama Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.

    Pendudukan Jepang pada awalnya disambut dengan semangat optimis oleh masyarakat Indonesia yang datang menemui tentara Jepang sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan seperti “Jepang adalah kakak kita” dan “banzai Dai Nippon”. Ketika Jepang maju, orang-orang Indonesia yang memberontak di hampir seluruh wilayah nusantara membunuh kelompok-kelompok orang Eropa (khususnya Belanda) dan memberi tahu Jepang yang mereka percaya mengenai keberadaan kelompok-kelompok yang lebih besar. Seperti yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer: “Dengan kedatangan Jepang, hampir semua orang penuh harapan, kecuali mereka yang pernah bekerja untuk melayani Belanda.”

    Administrasi Jepang

    Berharap bahwa para administrator Belanda akan tetap dipegang oleh Jepang untuk menjalankan koloni, sebagian besar orang Belanda menolak untuk pergi. Sebaliknya, mereka dikirim ke kamp penahanan dan penggantinya dari Jepang atau Indonesia ditempatkan pada posisi senior dan teknis. Pasukan Jepang menguasai birokrasi sektor infrastruktur dan layanan pemerintah seperti pelabuhan dan layanan pos. Selain 100.000 warga sipil Eropa (dan beberapa warga Tiongkok) yang diinternir, 80.000 tentara Belanda, Inggris, Australia, dan Sekutu AS dikirim ke kamp tawanan perang dengan tingkat kematian antara 13 dan 30 persen. Kelas penguasa Indonesia (terdiri dari pejabat lokal dan politisi yang pernah bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda) bekerja sama dengan otoritas militer Jepang yang pada gilirannya membantu menjaga elit politik lokal tetap berkuasa dan mempekerjakan mereka untuk memasok kebutuhan industri, bisnis, dan angkatan bersenjata Jepang yang baru datang. Kerja sama Indonesia memungkinkan pemerintah militer Jepang untuk fokus pada pengamanan perairan dan udara di kepulauan besar tersebut dan menggunakan pulau-pulaunya sebagai pos pertahanan terhadap serangan Sekutu (yang diasumsikan kemungkinan besar berasal dari Australia)

    Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah terpisah; Sumatera (bersama Malaya) ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16, sedangkan Kalimantan dan Indonesia bagian timur dikuasai oleh Armada Selatan ke-2 Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (IJN) yang berpangkalan di Makassar. Angkatan Darat ke-16 bermarkas di Jakarta dan Angkatan Darat ke-25 bermarkas di Singapura hingga April 1943, ketika komandonya dipersempit menjadi hanya di Sumatera dan markas besarnya dipindahkan ke Bukittinggi

    Di Jawa, Angkatan Darat ke-16 berencana mengelola Jawa sebagai satu entitas kesatuan. Namun pihak militer tidak membawa cukup administrtor yang handal untuk membentuk badan terpisah. Sejumlah besar penduduk Jepang di Jawa, yang bisa memberi nasihat kepada pemerintah, dibawa ke Australia ketika perang pecah, sementara sekelompok pejabat sipil terbunuh dalam Pertempuran Laut Jawa. Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa hanya sedikit orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang. Pada bulan Agustus 1942 pemerintahan secara resmi dipisahkan dari komando tentara. Pemerintahan militer (gunsei) dikepalai oleh kepala staf Angkatan Darat ke-16 (gunseikan). Wakilnya mengepalai bagian terpenting pemerintahan, Departemen Urusan Umum (Jepang: 総務部), yang bertindak sebagai sekretariat dan mengeluarkan kebijakan. Ada tiga Gunseikan untuk Jawa selama pendudukan

    • Imamura Hitoshi
    • Harada Kumakichi
    • Yamamoto Moichiro

    Sumatera juga punya Gunseikan. Di wilayah yang dikuasai angkatan laut, rencananya wilayah tersebut akan diubah menjadi koloni permanen yang dikelola oleh birokrat sipil Jepang, namun tetap berada di bawah angkatan laut. Oleh karena itu, IJN membawa serta pegawai sipilnya. Kepala administrator sipil (sōkan) bertanggung jawab langsung kepada Komandan Armada Area Barat Daya. Di bawah Sōkan ada tiga departemen administrasi yang bermarkas di Makassar, Banjarmasin, dan Ambon.

    Penanganan terhadap Rakyat Indonesia

    Kebijakan untuk pendidikan sangat bervariasi, tergantung pada lokasi dan posisi sosial. Banyak orang yang tinggal di wilayah yang dianggap penting bagi upaya perang mengalami penyiksaan, perbudakan seks, penangkapan dan eksekusi sewenang-wenang serta kejahatan perang lainnya. Ribuan orang dibawa keluar dari Indonesia sebagai pekerja paksa (romusha) untuk proyek-proyek militer Jepang, termasuk jalur kereta api Burma-Siam dan Saketi-Bayah. Banyak dari mereka menderita atau meninggal akibat penganiayaan dan kelaparan. Diperkirakan antara 200.000 hingga 500.000 romusha yang direkrut dari Jawa dipaksa bekerja oleh militer Jepang.

    Puluhan ribu masyarakat Indonesia kelaparan, bekerja sebagai buruh paksa, atau terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dalam Revolusi Nasional berikutnya, puluhan bahkan ratusan ribu orang akan tewas dalam pertempuran melawan Jepang, pasukan Sekutu, dan sesama masyarakat Indonesia lainnya, sebelum kemerdekaan tercapai. Laporan PBB selanjutnya menyatakan bahwa 4.000.000 orang tewas di Indonesia akibat kelaparan dan kerja paksa selama pendudukan Jepang, termasuk 30.000 kematian warga sipil di interniran Eropa. Sebuah penelitian pemerintah Belanda yang menggambarkan bagaimana militer Jepang merekrut perempuan sebagai pelacur secara paksa di Indonesia menyimpulkan bahwa di antara 200 hingga 300 perempuan Eropa yang bekerja di rumah bordil militer Jepang, “sekitar enam puluh lima orang kemungkinan besar dipaksa menjadi pelacur.” Perempuan muda lainnya (dan keluarga mereka), yang dihadapkan pada berbagai tekanan di kamp interniran atau di masyarakat masa perang, menyetujui tawaran pekerjaan, yang sifatnya sering kali tidak disebutkan secara eksplisit

    Organisasi yang Didirikan di Zaman Jepang

    • Pembela Tanah Air (PETA)
    • Gakutotai (laskar pelajar)
    • Heiho (barisan cadangan prajurit)
    • Seinendan (barisan pemuda)
    • Fujinkai (barisan wanita)
    • Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
    • Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa)
    • Keibodan (barisan pembantu polisi)
    • Jibakutai (pasukan berani mati)
    • Kempetai (barisan polisi rahasia)

    Film propaganda

    Sejak awal datang ke Indonesia pada tahun 1942 hingga melenggang keluar Indonesia pada tahun 1945, Jepang banyak memproduksi film-film propaganda. Kala itu, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terpengaruh. Terlebih dengan bumbu dan gorengan semangat anti-sekutu—yang mana Belanda termasuk di dalamnya—dan telah lama menjajah Indonesia.

    Ketika sekutu masuk ke Indonesia, film-film propaganda produksi Jepang ini disita. Pada Augustus 2020, Nederlandsch Instituut voor Beeld en Geluid merilis film-film propaganda Jepang hasil sitaan sekutu yang diproduksi selama Perang Pasifik ketika Hindia-Belanda diduduki oleh Jepang ke Wikimedia Commons.

    Sosial Budaya

    Sistem Stratifikasi Sosial pada Zaman Jepang

    Sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumiputera di atas golongan Eropa maupun golongan Timur Asing, kecuali Jepang. Hal ini karena Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya.

    Penggantian Nama dan Kebijakan Jepang

    Selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya.] Terlebih rakyat dijadikan pekerja romusha (kerja paksa zaman Jepang) sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Salah satu kebijakan Jepang adalah penggantian nama-nama kota dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Kebijakan lain di bidang sosial yang dapat dikatakan positif adalah Kinrohoshi, yaitu gerakan kerja bakti massal di tiap desa. Salah satu kebijakan Jepang di bidang budaya menjadi pemicu perlawanan rakyat Indonesia. Sikap Seikerei atau kewajiban bagi masyarakat untuk membungkuk 90 derajat ke arah matahari terbit mendapat pertentangan dari masyarakat terutama kalangan ulama. Salah satunya peristiwa Singaparna yaitu perlawanan yang dilakukan KH Zainal Mustafa, seorang pemimpin Pondok Pesantren Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat

    Perlawanan rakyat terhadap Jepang

    Pemberontakan dipimpin seorang ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Plieng, Lhokseumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan salat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan diri dari musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang salat.

    Peristiwa Singaparna

    Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, Jawa Barat di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, tahun 1943. Dia menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik/menyekutukan Tuhan. Selain itu dia pun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa.

    Saat utusan Jepang akan menangkap, KH. Zainal Mustafa telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu bela diri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang, yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya.

    Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah salat Jumat.  Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun KH. Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati dan dimakamkan di Ancol

    Peristiwa Indramayu, April 1944

    Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyerahkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madriyas dan kawan-kawan di desa Karang Ampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah (Lohbener dan Sindang) agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan.

    Pemberontakan Teuku Hamid

    Teuku Hamid adalah seorang perwira Giyugun, bersama dengan satu pleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi pada bulan November 1944.

    Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan pemberontak menyerah, sehingga akhirnya dapat ditumpas.

    Di daerah Aceh lainnya timbul pula upaya perlawanan rakyat seperti di Kabupaten Berenaih yang dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh satu regu Giyugun (perwira tentara sukarela), namun semua berakhir dengan kondisi yang sama yakni berhasil ditumpas oleh kekuatan militer Jepang dengan sangat kejam.

    Pemberontakan Peta

    • Perlawanan PETA di Blitar (29 Februari 1945)

    Perlawanan ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi, dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, rōmusha maupun Heiho yang diperlakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Di samping itu sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan PETA di Blitar merupakan perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui Kolonel Katagiri (Komandan pasukan Jepang), pasukan PETA berhasil ditipu dengan pura-pura diajak berunding. Empat perwira PETA dihukum mati dan tiga lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya dinyatakan menghilang

    • Perlawanan PETA di Meureudu-Pidie, Aceh (November 1944)

    Perlawanan ini dipimpin oleh Perwira Gyugun Teuku Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap Jepang yang angkuh dan kejam terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya.

    • Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap (April 1945)

    Perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin regu (Bundanco), Kusaeri bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945 diketahui Jepang sehingga Kusaeri ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusaeri divonis hukuman mati tetapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh Sekutu.

    Perlawanan Pang Suma

    Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pang Suma berkobar di Kalimantan Barat. Pang Suma adalah pemimpin suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan.

    Momentum perlawanan Pang Suma diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang, satu di antara sekitar 130 pekerja pada sebuah perusahaan kayu Jepang. Kejadian ini kemudian memulai sebuah rangkaian perlawanan yang mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa, dari April hingga Agustus 1944 di daerah Tayan-Meliau-Batang Tarang (Kab. Sanggau). Sekitar 600 pejuang kemerdekaan dibunuh oleh Jepang, termasuk Pang Suma.

    Perlawanan Koreri di Biak di Irian Barat tahun 1943

    Perlawanan ini dimulai dari gerakan kultural Koreri pimpinan Angganita Manufandu tahun 1939. Saat Jepang sampai Angganita dipenjara pemerintah Jepang sehingga gerakan dipimpin oleh Stefanus Simioparef yang kemudian menjadi gerakan bernuansa politis. Pertempuran terbuka dimulai 10 October 1942, di Pantai Manswan, Selatan Biak yang mengakibatkan sekitar korban 2000 orang.Perlawanan ini dilatarbelakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dianiaya tapi juga untuk melawan kolonial dan pengaruh dari luar yang mulai merubah agama dan budaya lokal. Dalam perlawanan tersebut rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawan dengan gigih. Pimpinan lain gerakan ini adalah Lukas Rumkorem yang kemudian mendirikan iterasi pertama Perserikatan Indonesia Merdeka (PIM), partai politik pertama di Biak pada September 1945, yang mengadakan pertemuan di September hingga November di Nusi, lalu kemudian pindah sejak Januari 1946 ke Bosnek

    Perlawanan di Pulau Yapen Selatan

    Perlawanan ini termasuk dari sebaran gerakan Koreri di Biak dan dipimpin oleh Nimrod. Ketika Sekutu sudah mendekat maka memberi bantuan senjata kepada pejuang. Nimrod lalu dihukum pancung oleh Jepang. Tetapi muncullah seorang pemimpin gerilya baru yakni Silas Papare yang saat itu bekerja sama dengan NEFIS, intelijen Belanda. Dia menjadi penghubung antara mantan pasukan gerilya dengan sekutu

    Gerakan bawah tanah

    Sebenarnya bentuk perlawanan terhadap pemerintah Jepang yang dilakukan rakyat Indonesia tidak hanya terbatas pada bentuk perlawanan fisik saja tetapi Anda dapat pula melihat bentuk perlawanan lain/gerakan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh:

    • Kelompok Sutan Syahrir di daerah Jakarta dan Jawa Barat dengan cara menyamar sebagai pedagang nanas di Sindanglaya.
    • Kelompok Sukarni, Adam Malik dan Pandu Wiguna. Mereka berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat propaganda Jepang Sendenbu (sekarang kantor berita Antara).
    • Kelompok Syarif Thayeb, Eri Sudewo dan Chairul Saleh. Mereka adalah kelompok mahasiswa dan pelajar.
    • Kelompok Achmad Subardjo, Sudiro dan Wikana. Mereka adalah kelompok gerakan Kaigun (AL) Jepang.

    Garis waktu

    1941

    • 6 Januari, Belanda menangkap Thamrin, Douwes Dekker dan beberapa tokoh nasionalis lainnya. Thamrin meninggal di tahanan lima hari kemudian. Douwes Dekker diasingkan ke Suriname.
    • 11 Januari – Tim perundingan Jepang yang baru dan lebih agresif di bawah Yoshizawa tiba di Batavia.
    • Februari – Tekanan Jepang yang kian meningkat terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk “bergabung dengan Wilayah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” ditolak Van Mook.
    • 14 Mei – Jepang mengirimkan sebuah ultimatum kepada pemerintah Hindia Belanda, menuntut agar pengaruh dan kehadiran Jepang dibiarkan di wilayah ini.
    • 6 Juni – Perundingan antara Belanda dan Jepang gagal. Pemerintah Hindia Belanda menjawab bahwa tidak akan ada konsesi yang akan diberikan kepada Jepang, dan bahwa semua produk strategis (termasuk minyak dan karet) telah dikontrakkan untuk dikapalkan ke Inggris dan Amerika Serikat.
    • 11 Juli – Volksraad membentuk sebuah milisi Indonesia.
    • 25 Juli – Jepang mengumumkan pembentukan sebuah “protektorat” atas Indochina.
    • 26 Juli – Semua aset Jepang di Hindia Belanda dibekukan.
    • 30 Juli – Pemerintah Belanda di pengasingan menjanjikan untuk mengadakan konferensi tentang Indonesia setelah perang.
    • 30 November – Angkatan Laut Belanda di Hindia mulai dimobilisasi.
    • 5 Desember – Pemerintah Hindia Belanda mengirim permintaan kepada Australia untuk mengirimkan pasukannya ke Ambon dan Timor. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Australia dan personilnya tiba pada 7 Desember.
    • 8 Desember – Jepang menyerang Malaysia, mendarat di ujung selatan Thailand dan utara Malaya. Jepang mulai menyerang Filipina. Belanda, di antara bangsa-bangsa lainnya, perang terhadap Jepang.
    • 10 Desember – Kapal-kapal perang Inggris, Prince of Wales dan Repulse ditenggelamkan dalam perbedaan beberapa jam saja satu sama lain di lepas pantai Malaya.
    • 16 Desember – Orang-orang Aceh yang anti Belanda mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan Jepang di Malaya.
    • 17 Desember – Pasukan yang dipimpin oleh Australia mendarat di Timor Portugis. Diktator Portugal Salazar memprotes.
    • 17 Desember – Jepang melakukan serangan udara atas Ternate.
    • Jepang mendarat di Sarawak.
    • 22 Desember – Pasukan invasi utama Jepang mendarat di Filipina.
    • Hatta menulis sebuah artikel surat kabar yang menyerukan agar bangsa Indonesia melawan Jepang.
    • 24 Desember – Jepang menyerang pasukan-pasukan Inggris di Kuching, Sarawak.

    1942

    Januari

    • 2 Januari – Jepang merebut kota Manila.
    • 3 Januari – Jepang merebut Sabah.
    • 6 Januari – Jepang merebut Brunei.
    • 6 Januari – Serangan udara Jepang pertama atas Ambon.
    • 10 Januari – Jepang mulai menginvasi Indonesia di Borneo (Tarakan) dan Celebes (Manado).
    • 11 Januari – Jepang merebut Tarakan.
    • 12 Januari – Van Mook melakukan perjalanan darurat ke Amerika Serikat, meminta tambahan pasukan, dan agar Hindia Belanda tidak dilupakan dalam pertahanan Sekutu.
    • 13 Januari – Jepang merebut Manado.
    • 15 Januari – Jen. Wavell dari Inggris mengambil alih komando atas ABDACOM, komando gabungan Sekutu pertama (Australia, Inggris, Belanda, Amerika) di dalam perang.
    • 16 Januari – Agen-agen Aceh kembali dari Malaysia dengan janji-janji dukungan Jepang dalam melawan Belanda.
    • 23 Januari – Jepang merebut Balikpapan meskipun terdapat serangan balasan dari Belanda dan A.S.
    • 25 Januari – Jepang merebut Kendari di Celebes.
    • 30 Januari – Jepang menyerang Ambon. Pasukan-pasukan KNIL dan Australia menghancurkan pasokan agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Kota Ambon direbut dalam tempo 24 jam. Pertempuran berlanjut hingga 2 Februari. Sejumlah 90 persen pasukan pertahanan Australia menjadi korban, banyak di antaranya yang dibantai pada Februari setelah ditawan.
    • Pasukan Inggris mengevakuasi Malaya dan lari ke Singapura.

    Februari

    • 1 Februari – Jepang merebut Pontianak.
    • 3 Februari – Jepang mengebom Surabaya.
    • 4 Februari – Pertempuran Selat Makassar (pertempuran laut antara Kalimantan dan Sulawesi): Angkatan Udara dan Laut Jepang memaksa Sekutu untuk mundur hingga ke Cilacap. Jepang maju hingga ke Celebes.
    • 6 Februari – Jepang mulai mengebom Palembang.
    • 8 Februari – Jepang mulai melakukan serangan utama atas Singapura.
    • 9 Februari – tiga divisi tentara Jepang mendarat di Singapura.
    • 10 Februari – Jepang merebut Makassar.
    • 13 Februari – Jepang mengerahkan pasukan terjung payung ke Palembang. Dalam tiga hari,Palembang jatuh ke tangan Tentara Jepang.
    • 15 Februari – Singapura jatuh; 130.000 pasukan di bawah komando Inggris ditawan sebagai tawanan perang.
    • 18 Februari – Van Mook, di Australia, memohon agar pasukan Sekutu melakukan serangan. Bali diduduki Jepang.
    • 19 Februari – Pertempuran Selat Badung (pertempuran laut antara Bali dan Lombok): sebuah satuan kecil pasukan Jepang memukul mundur pasukan Belanda dan Australia. Jepang mendarat di Bali. Serangan udara pertama Jepang atas Darwin, Australia.
    • 20 Februari – Jepang mendarat di Timor dan tanggal 24 Februari tentara Jepang telah menguasai Timor.
    • 23 Februari – Revolusi melawan Belanda dimulai di Aceh dan Sumatera Utara, dengan dukungan Jepang.
    • Belanda memindahkan Soekarno ke Kota Padang; Soekarno lolos dalam kekacauan sementara Belanda melakukan evakuasi.
    • Belanda mengevakuasi Sjahrir dan Hatta dari Banda lewat udara beberapa menit sebelum Jepang mulai mengebom pulau itu.
    • Jepang mengklaim Timor; pasukan-pasukan Australia terus melakukan perang gerilya.

     

    • 27 Februari

    Pertempuran Laut Jawa: Dalam pertempuran di Laut Jawa dekat Surabaya yang berlangsung selama tujuh jam, Angkatan Laut Sekutu dihancurkan, kapal-kapal perusak Amerika lolos ke Australia. Sekutu kehilangan lima kapal perangnya, sedangkan Jepang hanya menderita kerusakan pada satu kapal perusaknya (Destroyer). Rear Admiral Karel Willem Frederik Marie Doorman, Komandan Angkatan Laut Hindia Belanda, yang baru dua hari sebelumnya, tanggal 25 Februari 1942 ditunjuk menjadi Tactical Commander armada tentara Sekutu ABDACOM, tenggelam bersama kapal benderanya De Ruyter.

    • 28 Februari

    Tanggal 28 Februari 1942, Tentara Angkatan Darat ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa. Pertama adalah pasukan Divisi ke-2 mendarat di Merak,Banten, kedua adalah Resimen ke-230 di Eretan Wetan, dekat Indramayu dan yang ketiga adalah Divisi ke-48 beserta Resimen ke-56 di Kragan. Ketiganya segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut Pangkalan Udara Kalijati (sekarang Lanud Suryadarma), Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda, bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan tentara Belanda.

    Maret

    pada Maret 1942, pasukan-pasukan Sekutu di Jawa diberitahukan oleh mata-mata bahwa suatu kekuatan Jepang sejumlah 250.000 sedang mendekati Bandung, sementara kenyataannya kekuatannya hanya sepersepuluh jumlah itu. Informasi yang keliru itu mungkin merupakan bagian dari alasan mengapa Sekutu menyerah di Jawa.

    Belanda sesungguhnya memindahkan kaum Komunis yang ditahan di kamp-kamp penjara di Hindia Belanda, sebagian dari mereka sejak 1926, ke penjara-penjara di Australia ketika Jepang tiba.

    • 1 Maret – Pertempuran Selat Sunda: Pasukan invasi Jepang mendarat di Banten.
    • Pasukan invasi Jepang mendarat di sebelah barat Surabaya.
    • Serangan udara Jepang atas Medan.
    • 5 Maret – Jepang menduduki Boyolali.
    • 7 Maret – Jepang merebut Cilacap.
    • 7 Maret – Rangoon jatuh ke tangan Jepang.
    • 8 Maret – Jepang menguasai Surabaya ditandai dengan pengibaran bendera Jepang di atas Jembatan Wonokromo.
    • 9 Maret – Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Tjarda menyerah tanpa syarat kepada Jepang ditandai dengan penandatanganan dokumen kapitulasi,

    Pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara Hindia-Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan, bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Letnan Jenderal ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Hari itu juga, tanggal 9 Maret Jenderal Hein ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk juga menyerahkan diri kepada bala tentara Kekaisaran Jepang.

    Para penguasa yang lain, segera melarikan diri. Dr. Hubertus Johannes van Mook, Wakil Gubernur Jenderal untuk Hindia Belanda bagian timur, Dr. Charles Olke van der Plas, Gubernur Jawa Timur, melarikan diri ke Australia. Jenderal Ludolf Hendrik van Oyen, perwira Angkatan Udara Kerajaan Belanda melarikan diri dan meninggalkan istrinya di Bandung. Tentara KNIL yang berjumlah sekitar 20.000 di Jawa yang tidak sempat melarikan diri ke Australia ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Jepang. Sedangkan orang-orang Eropa lain dan juga warga negara Amerika Serikat, diinternir. Banyak juga warga sipil tersebut yang dipulangkan kembali ke Eropa.

    Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira dan disambut baik karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda.

    • 11 Maret – Perlawanan Aceh terlibat dalam pertempuran dengan Belanda yang sedang mengundurkan diri.
    • 12 Maret – Jepang mendarat di Peureulak, Kureng Raya, dan Sabang (Aceh).
    • 12 Maret – Jepang tiba di Medan.
    • 17 Maret – Jepang memasuki Kota Padang Soekarno, yang gagal diungsikan Belanda ke Australia karena kedatangan Jepang, untuk beberapa minggu tinggal di Sumatera Barat.
    • 28 Maret – Pasukan Belanda terakhir di Sumatera menyerah di Kutatjane, di selatan Aceh.
    • Jepang melarang semua kegiatan politik dan semua organisasi yang ada. Volksraad dihapuskan. Bendera merah-putih-biru dilarang.
    • Tentara Ke-16 menguasai Jawa dan Madura (markas besar di Batavia/Jakarta); Tentara Ke-25 menguasai Sumatra (markas besar di Singapura. Tanggal 1 Mei 1943 pindah ke Bukittinggi); Armada Ekspedisi Selatan Ke-2 menguasai Indonesia timur (markas besar di Makassar).

    April

    Pada April 1942, sekitar 200 tentara Sekutu yang telah melarikan diri ke bukit-bukit di Jawa Timur dan terus berperang, ditangkap oleh Jepang di bawah perintah Imamura. Mereka dikumpulkan dan dimasukkan ke kandang-kandang ternak dari bambu, dibawa dengan kereta-kereta api terbuka ke Surabaya, lalu dibawa ke laut dan dilemparkan ke ikan-ikan hiu, sementara masih berada di dalam kandang-kandang bambu itu. Imamura dinyatakan bersalah atas kekejaman ini oleh sebuah peradilan militer Australia setelah perang.

    • 7 April – Tiga orang pegawai Radio (NIROM) Hindia Belanda dihukum mati karena memainkan lagu kebangsaan Belanda pada 18 Maret, setelah menyerahnya Belanda.
    • 7 April – Jepang merebut Ternate.
    • ABDACOM dibubarkan. Inggris dan Amerika membagi tanggung jawab perang: Inggris akan mencoba untuk merebut kembali Malaya dan Sumatra serta Burma. Sisanya di Pasifik dan Indonesia menjadi tanggung jawab AS (yang bekerja sama dengan Australia).
    • 19 April – Jepang merebut Hollandia (kini Jayapura).
    • 29 April – Jepang membentuk Gerakan 3A.

    Mei

    • 9 Mei – Jepang menduduki Lombok.
    • 13 Mei – Jepang menduduki Sumbawa.
    • 16 Mei – Jepang menduduki Sumba.

    Juni

    • 17 Juni – Pemerintah Belanda di pengungsian di London membentuk dewan konsultatif untuk urusan-urusan Hindia Belanda.

    Juli

    Pilihan satu-satunya yang dimiliki Soekarno dan Hatta adalah pura-pura bekerja sama dengan Jepang. Tujuan akhirnya, sudah tentu, bukanlah untuk mendukung Jepang, melainkan untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Indonesia. Belakangan, Belanda yang kembali akan mencoba untuk menuduh Soekarno sebagai kolaborator Jepang guna mendapatkan dukungan Inggris dalam menghadapi republik Indonesia yang baru terbentuk.

    Sjahrir memimpin gerakan di bawah tanah dari rumah kakak perempuannya di Cipanas, dekat Bogor. Informasi sering kali dan dengan diam-diam dibagikan Soekarno, yang mendapatkannya dari lingkaran dalam Jepang, dan Sjahrir.

    • Satuan sisa-sisa tentara KNIL dikirim ke Kai, Aru dan Kepulauan Tanimbar.
    • Jepang mengumpulkan Soekarno, Hatta, dan Sjahrir di Jakarta.
    • Soekarno, Hatta, Sjahrir bertemu secara rahasia: Soekarno untuk mengumpulkan massa untuk kemerdekaan, Hatta untuk menangani hubungan-hubungan diplomatik, Sjahrir untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawah tanah.
    • Soekarno menerima tawaran Jepang untuk menjadi pemimpin pemerintah Indonesia, tetapi bertanggung jawab kepada militer Jepang.
    • 30 Juli – Jepang menduduki Kep. Kai dan Aru, setelah sejumlah perlawanan di Kai.
    • 31 Juli – Jepang merebut Kep. Tanimbar sejumlah perlawanan oleh KNIL dan detasemen-detasemen Australia di Saumlaki.

    Agustus, September, Oktober

    • 29 Agustus – Jepang mulai memindahkan sejumlah pasukan dari Sumatra dan Jawa ke Kep. Solomon.
    • September, orang-orang Muslim Indonesia menolak untuk memberi hormat kepada Kaisar Jepang di Tokyo. Peristiwa di Sukamanah, Singaparna Tasikmalaya-Jawa Barat bukti nyata penolakan tersebut. Haji Zaenal Mustafa mengangkat senjata kepada Jepang walaupun kemudian berhasil ditumpas dan dia dihukum mati di Ancol. Sebagai penghormatan, nama Haji Zaenal Mustafa menjadi nama jalan terpenting di Tasikmalaya.
    • Oktober, Kemajuan militer Jepang di Pasifik terhenti; para komandan Jepang disuruh mengembangkan sentimen-sentimen pro-Jepang di wilayah-wilayah pendudukan.
    • 16 Oktober – Tentara ke-16 Jepang mengirimkan pasukan-pasukan pengawal ke Lombok, Sumba dan Timor

    Pada mulanya, propaganda Jepang kedengaran seperti perbaikan dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Setelah itu, pasukan-pasukan Jepang mulai mencuri makanan dan menanggapi orang untuk dijadikan pekerja paksa, sehingga pandangan bangsa Indonesia terhadap mereka mulai berbalik.

    Militer Jepang membuat tiga kesalahan besar terhadap bangsa Indonesia:

    • kerja paksa: banyak laki-laki Indonesia diambil dari tengah keluarga mereka dan dikirim hingga ke Burma untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan banyak pekerjaan berat lainnya dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang mati atau hilang.
    • pengambilan paksa: tentara-tentara Jepang dengan paksa mengambil makanan, pakaian dan berbagai pasokan lainnya dari keluarga-keluarga Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi. Hal ini menyebabkan kelaparan dan penderitaan semasa perang.
    • perbudakan paksa terhadap perempuan: banyak perempuan Indonesia yang dijadikan “wanita penghibur” bagi tentara-tentara Jepang.

    Selain itu, Jepang menahan banyak warga sipil Belanda di kamp-kamp tahanan dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk, dan memperlakukan tahanan perang militer di Indonesia dalam keadaan yang buruk pula.

    Namun, kejahatan-kejahatan perang di tempat yang sangat serius pada kenyataannya tidak seburuk dengan apa yang dilakukan di Tiongkok atau Korea pada masa yang sama. Sejumlah komandan, seperti misalnya Jenderal Hitoshi Imamura di Jawa, secara terbuka dikritik di koran-koran Jepang karena terlalu lunak. Bahkan ada sejumlah perwira Jepang yang bersimpati dengan gagasan kemerdekaan Indonesia, dan yang bahkan memberikan dukungan mereka kepada tokoh-tokoh dan organisasi politik Indonesia, hingga kepada Soekarno sendiri.

    November, Desember

    • November, Pemberontakan di Aceh diredam oleh Jepang.
    • Jenderal Imamura digantikan oleh Jenderal Harada.
    • 7 Desember – Ratu Wilhelmina dari kerajaan Belanda, di pengasingan berpidato menjanjikan perbaikan hubungan kembali dengan jajahan setelah perang selesai.
    • 27 Desember – Jepang membuka kamp interniran pertama untuk perempuan Belanda di Ambarawa.

    1943

    • Januari, Jepang menangkap Amir Sjarifuddin untuk mematahkan gerakan perlawanannya. Sjarifuddin dijatuhi hukuman mati, tetapi Soekarno mengintervensi dan membelanya atas nama pribadi.
    • 9 Februari – Jepang mengirim tambahan pasukan ke Tanimbar, Kepulauan Kai dan Irian Barat.
    • 10 Februari – Gerilyawan Australia ditarik dari Timor Portugis setelah setahun berperang di dalam hutan.
    • Maret – Rōmusha tiba di Pekanbaru untuk pembangunan jalur kereta api Pekanbaru-Muaro.
    • 9 Maret – Jepang membentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat), sebuah sayap organisasi politik. Soekarno menjadi ketuanya, Hatta dan Ki Hadjar Dewantara salah satu anggotanya.
    • Jepang membentuk sayap militer lokal, disebut Heiho untuk menjadi unit reguler Jepang. Tentara Heiho dari Indonesia adalah kombinasi antara sukarelawan dan milisi. Tentara Jepang membedakan perlakuan terhadap Heiho dan tentara Jepang.
    • 1 Mei – Markas Tentara Ke-25 di Singapura pindah ke Bukittinggi.
    • Juli – Jepang menangkap sekitar 1000 pejuang di Kalimantan Selatan
    • 7 Juli – Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo menjanjikan pemerintahan otonomi terbatas bagi Indonesia dalam pidatonya di Gambir.
    • 13 Agustus – Amerika melancarkan serangan bom dari Australi terhadap Balikpapan.
    • Jepang mulai mengambil alih perkebunan gula untuk menguasai produksi gula. Para manajer Eropa dikirim kamp interniran. Di sekitar waktu ini, banyak Gereja Kristen Protestan didirikan oleh orang Indonesia setelah pendeta dan misionaris Belanda dikirim ke kamp interniran Jepang.
    • September, pemberontakan melawan Jepang berhasil ditumpas di Kalimantan Selatan dan Barat.
    • 8 September – Perintah dari Markas Besar Militer Jepang di Saigon untuk membentuk “Giyugun” (angkatan bersenjata lokal) di sepanjang Asia Tenggara. Pada akhir peperangan, sekitar dua juta orang Indonesia telah direkrut untuk menjadi Giyugun atau menjadi Heiho. Jepang merasa perlu merekrut orang lokal untuk pertahanan, karena tentara Jepang terus ditarik untuk perang dengan Sekutu di Pasifik.
    • 3 Oktober – Jepang membentuk Giyugun di Sumatra dan Jawa. Pasukan di Jawa disebut PETA (Pembela Tanah Air). Banyak tokoh yang tergabung dalam PETA, termasuk Soedirman dan Soeharto. Aktivis kemerdekaan menganggap pelatihan militer tidak begitu mendukung kekuatan Jepang dibanding persiapan untuk kemungkinan kemerdekaan. Pada pertengahan 1945, ada 120.000 pejuang tergabung dalam PETA. Kelompok ini yang kemudian akan membentuk inti Angkatan Bersenjata Indonesia.
    • 24 Oktober – Payung organisasi MIAI berganti nama menjadi Masyumi (Majelis Syurah Muslimin Indonesia).
    • Jepang mulai melancarkan kerja paksa terhadap penduduk desa (rōmusha), ribuan orang mati dan hilang. Jepang mulai menjarah beras.
    • Brigade Angkatan Laut Belanda di pengasingan mulai pelatihan pada Camp Lejeune, North Carolina, dengan tujuan akhir merebut kembali Hindia Belanda.
    • 3 November – Hatta berpidato menghimbau orang Indonesia untuk bergabung dengan PETA.
    • 10 November – Soekarno, Hatta, dan Kyai Bagus Hadikusumo berangkat ke Tokyo untuk bertemu dengan Kaisar Jepang. Ini adalah pertama kali Soekarno bepergian ke luar negeri.
    • Desember – Barisan Hizbullah dibentuk oleh Jepang, sebuah angkatan perang pemuda Muslim yang berhubungan dengan Masyumi.

    1944

    • Januari, Putera digantikan oleh Jawa Hokokai. Soekarno menjadi pemimpinnya.
    • 19 April – Sekutu menjatuhkan bom di Sabang, Aceh.
    • 22 April – Sekutu menguasai Hollandia (sekarang Jayapura).
    • 9 Mei – Komandan Jepang memutuskan meninggalkan Irian Barat.
    • 17 Mei – Serangan udara Sekutu di Surabaya.
    • 21 Mei – Tentara Amerika mendarat di Biak.
    • 4 Juni – Jepang melancarkan serangan balik ke Biak.
    • Agustus, Barisan Pelopor yang dibentuk oleh sayap pemuda Jawa Hokokai (setelah kemerdekaan berganti nama menjadi Barisan Benteng).
    • 11 Agustus – Serangan udara Sekutu di Palembang.
    • 28 Agustus – Ambon luluh lantak akibat serangan udara Sekutu.
    • 7 September – Jenderal Koiso menjanjikan Indonesia akan merdeka dalam waktu yang tidak lama lagi.
    • 8 September – tentara Amerika berhasil mengusir Jepang dari Biak.
    • 15 September – Sekutu mendarat di Morotai. Otoritas Jepang mulai mengorganisir dewan regional (dengan kekuasaan sebagai penasihat saja).
    • Oktober, tentara Australia mulai melancarkan serangan bom ke Balikpapan. Jepang mengorganisir sebuah Dewan Penasehat Pusat, serupa dengan Volksraad, namun tanpa kekuasaan legislatif.
    • November, Gubernur Militer Kumashaki Harada digantikan oleh Shigeichi Yamamoto. Pakubuwono XII menjadi Susuhunan Surakarta.

    1945

    Januari-April

    • 14 Februari – tentara Peta di Blitar menyerang gudang senjata Jepang.
    • 1 Maret – Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah komite untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, diumumkan pembentukannya oleh Jepang. Anggota-anggotanya antara lain Soekarno, Hatta, Wahid Hasyim, dan lain-lain. Pemimpinnya adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
    • April, Laksamana Maeda, pimpinan intelijen Angkatan Laut di Indonesia, mendukung perjalanan pidato keliling Soekarno dan Hatta ke Makassar.
    • 30 April – Tentara Australia dan Belanda mendarat di Tarakan.

    Mei

    • 3 Mei – Gerilyawan Aceh menyerang pos Jepang di Pandrah, berhasil membunuh seluruh tentara Jepang.
    • 29 Mei – Diselenggarakan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung sampai 1 Juni. Soepomo berpidato tentang integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Timor Portugis, dan seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang. Yamin juga menyarankan bahwa Indonesia baru harus mengabaikan hukum internasional dan mendeklarasikan semua area samudra antara pulau-pulau sebagai perairan teritorial. Kontroversi terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

    Juni

    • Maeda mendukung perjalanan Soekarno dan Hatta ke Bali dan Banjarmasin untuk berpidato.
    • 1 Juni – Soekarno menjelaskan tentang doktrin “Pancasila” di depan BPUPKI.
    • 10 Juni – Tentara Australia mendarat di Brunei, tentara Belanda mendarat di Sumatera Utara.
    • 22 Juni – Sebuah komisi khusus dipimpin Soekarno dibentuk untuk memecahkan perselisihan atas peran Islam dalam Republik yang baru, dan setuju dengan menghadiahkan bahasa kompromi, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bahasa kompromi ini menyebutkan bahwa hanya yang beragama Islam yang diwajibkan untuk mengikuti Hukum Islam.
    • 24 Juni – Tentara Sekutu mendarat di Halmahera

    Juli

    • Militer Jepang mengadakan pertemuan di Singapura. Merencanakan pengalihan kekuasaan Indonesia kepada pimpinan pejuang kemerdekaan Indonesia.
    • 1 Juli – Tentara Australia menguasai Balikpapan, pesawat Amerika menjatuhkan bom di Watampone.
    • 8 Juli – Sekolah Tinggi Islam didirikan di Jakarta (sekarang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII)) yang berpusat di Yogyakarta seiring perpindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta saat Agresi Militer Belanda ke-II)
    • 10 Juli-17 Juli – Diselenggarakan sidang kedua BPUPKI untuk membicarakan rancangan undang-undang dasar untuk Indonesia. Hatta melakukan kritik terhadap pernyataan Yamin, dan menyarankan Irian Barat sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam Indonesia. Soekarno mendukung Yamin. Haji Agus Salim menyarankan agar rakyat yang berada di bawah bekas kekuasaan Inggris dan Portugis dapat memilih apakan akan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Mayoritas anggota memilih bahwa Indonesia harus memasukkan Malaya, Sarawak, Sabah dan Timor Portugis, seluruh wilayah Hindia Belanda sebelum perang.
    • 11 Juli – Amerika melancarkan serangan udara di Sabang.

    Periode menjelang Kemerdekaan RI

    • Pada 6 Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
    • 7 Agustus – BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
    • Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.
    • Sementara itu, di Indonesia, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio pada tanggal 10 Agustus 1945, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.
    • 15 Agustus – Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda.
    • Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka menculik Soekarno dan Hatta, dan membawanya ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

    Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di Jawa ini, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan.

    • Mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah telah tidak mungkin lagi, Soekarno, Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks Proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945.

    Tentara Pembela Tanah Air, kelompok muda radikal, dan rakyat Jakarta mengorganisasi pertahanan di kediaman Soekarno. Selebaran kemudian dibagi-bagikan berisi tentang pengumuman proklamasi kemerdekaan. Adam Malik juga mengirim pesan singkat pengumuman Proklamasi ke luar negeri. Meskipun pendudukan Jepang memiliki aspek negatif, seperti kerja paksa dan penggunaan bahasa Jepang, itu juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia

    Pasca-Kemerdekaan

    18 Agustus – PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Piagam Jakarta yang memasukkan kata “Islam” di dalam sila Pancasila, dihilangkan dari mukadimah konstitusi yang baru.

    Republik Indonesia yang baru lahir ini terdiri 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

    Pada 22 Agustus Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang melucuti senjata mereka dan membubarkan PETA Dan Heiho. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan.

    23 Agustus – Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri Indonesia. Badan Keamanan Rakyat, angkatan bersenjata Indonesia yang pertama mulai dibentuk dari bekas anggota PETA dan Heiho. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah diberitahu untuk membubarkan diri.

    29 Agustus – Rancangan konstitusi bentukan PPKI yang telah diumumkan pada 18 Agustus, ditetapkan sebagai UUD 45. Soekarno dan Hatta secara resmi diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. PPKI kemudian berubah nama menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). KNIP ini adalah lembaga sementara yang bertugas sampai pemilu dilaksanakan. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru, Kabinet Presidensial, mulai bertugas pada 31 Agustus.

    Sekutu

    Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

    Menurut Sekutu sebagai pihak yang memenangkan Perang Dunia II, Lord Mountbatten sebagai Komandan Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara adalah orang yang diserahi tanggung jawab kekuasaan atas Sumatra dan Jawa. Tentara Australia diberi tanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur.

    Pada 23 Agustus 1945 tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh.

    15 September 1945, tentara sekutu tiba di Jakarta, ia didampingi Dr Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration – pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr Hubertus J van Mook.

    Dampak Pendudukan Jepang Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa Indonesia

    Aspek Politik

    Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (大日本、だいにっぽん、Jepang Raya) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional.

    Selain itu, Jepang pun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:

    • Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu)
    • Melancarkan semboyan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia)
    • Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.
    • Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji
    • Menarik simpati organisasi Islam MIAI.
    • Melancarkan politik dumping
    • Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.

    Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut:

    • Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang.
    • Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).

    Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatra 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah.

    Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer:

    • Daerah Jawa dan Madura dikuasai oleh Tentara Ke-16 (第十六軍、だいじゅうろくぐん、Dai Jūroku Gun) yang dijuluki dengan Osamu (治、おさむ) dengan markas di Batavia (Jakarta).
    • Daerah Sumatra dikuasai oleh Tentara Ke-25 (第二十五軍、だいにじゅうごぐん、Dai Nijūgo Gun) yang dijuluki dengan Tomi (富、とみ) dengan markas di Singapura (tanggal 1 Mei 1943 pindah ke Bukittinggi).
    • Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dikuasai oleh Armada Ekspedisi Selatan Ke-2 (第二南遣艦隊、だいになんけんかんたい、Dai Ni Nanken Kantai) dengan markas di Makassar.

    Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni:

    • Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara keenambelas dipimpin oleh Hitoshi Imamura.
    • Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun, yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukittinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara kedua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe.
    • Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.

    Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam.

    Aspek Ekonomi dan Sosial

    Pada kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana praktik eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:

    • Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
    • Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
    • Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.

    Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).

    Aspek Kehidupan Militer

    Pada aspek militer ini, Anda akan memahami bahwa badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik.

    Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran (Asia – Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari 1943). Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).

    Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakan dalam pertempuran menghadapi Sekutu.

    Aspek Budaya

    Meskipun masa penjajahan menghadirkan banyak tantangan, itu juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Perlawanan terhadap penjajahan memupuk semangat nasionalisme, yang akhirnya menjadi pendorong kemerdekaan Indonesia.

    Bahasa Indonesia juga berkembang sebagai bahasa nasional, menghubungkan berbagai etnis di seluruh negeri dan mengukuhkan identitas sebagai bangsa yang satu

    Dampak Positif dan Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia

    Masa Pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia, selain itu hampir tidak adanya tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya kebanyakan beranggapan masa pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi tidak semuanya itu benar, ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia

    Dampak Positif Pendudukan Jepang

    Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Adapun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain:

    • Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional.
    • Jepang mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta.
    • Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya.
    • Dalam bidang ekonomi, didirikannya Kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
    • Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun.
    • Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi
    • Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.
    • Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.
    • Jepang membuat program latihan dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang. Dan oleh para pemuda Indonesia, hal ini dijadikan modal untuk berperang menghadapi Jepang nantinya, serta melawan kembalinya pemerintah kolonial Belanda.
    • Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nipon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.

    Dampak Negatif Pendudukan Jepang

    Selain membawa dampak positif, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa antara lain:

    • Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.
    • Rōmusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
    • Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang oleh Jepang. Akibatnya, banyak rakyat yang menderita kelaparan.
    • Krisis ekonomi yang sangat parah karena pencetakan uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
    • Kebijakan self sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
    • Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pegadilan.
    • Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang.
    • Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.
    • Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.
    • Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.

    Dampak Masa Penjajahan Jepang di Indonesia

    Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sehingga beberapa negara seperti Belanda dan Jepang datang untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut. Setelah penjajahan, negara yang pernah menjajah mengaku sebagai saudara dengan orang Indonesia. Misalnya Jepang yang menyebut diri sebagai saudara tua Indonesia (Hakko Ichiu).

    Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali datang ke Indonesia dan memilih Tarakan, Kalimantan Timur sebagai wilayah pertama yang dituju. Hal ini dikarenakan Jepang sangat membutuhkan suplai bahan bakar minyak setelah hubungannya dengan Amerika Serikat terputus dan mencari wilayah yang memiliki sumber bahan bakar minyak, salah satunya Indonesia.

    Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda. Pada awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan menjanjikan untuk mengusir sekutu.

    Rakyat Indonesia pun percaya dengan gerakan 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang pelindung Asia) yang diharapkan akan menjadi titik awal untuk melepaskan diri dari penjajahan.

    Namun, kenyataannya sangat berbeda dari harapan. Gerakan 3A merupakan strategi Jepang untuk menguasai Indonesia dan melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selama 3,5 tahun, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan meninggalkan sejarah yang kelam karena kekejaman yang dilakukan.

    Rakyat Indonesia mengalami penderitaan selama pendudukan Jepang, seperti siksaan fisik, pendetensian tanpa alasan yang jelas, perbudakan seks, kerja paksa yang tidak manusiawi, dan banyak kerugian lainnya.

    Karena masa penjajahan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun lamanya meninggalkan beberapa dampak mulai dari bidang ekonomi, sosial hingga politik. Berikut penjelasannya.

    1. Dampak di Bidang Politik

    Pada saat awal pendudukan, Jepang berupaya untuk menghapus pengaruh barat di Indonesia dan mengumpulkan dukungan dari rakyat Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menghapuskan penggunaan bahasa Belanda.

    Selain itu, Jepang juga melakukan beberapa kebijakan politik, di antaranya adalah sebagai berikut:

    1. Melakukan restrukturisasi pemerintahan 

    Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian yaitu bagian yang dikuasai oleh angkatan darat (Rikugun) yang menguasai Sumatera dan Malaya dan bagian yang dikuasai oleh angkatan laut (Kaigun) yang menguasai Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

    2. Reorganisasi administrasi

    Ketika Jepang menguasai Indonesia, Jepang melakukan reorganisasi administrasi dengan mengubah struktur pemerintahan sesuai dengan kaidah Jepang.

    Jepang mengganti daerah karesidenan menjadi Syu, kabupaten menjadi Ken, kotapraja menjadi Syi, kawedanan menjadi Gun, kecamatan menjadi So, desa menjadi Ku, dan RT dan RW menjadi Tonarigumi. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memata-matai penduduk yang anti Jepang.

    3. Propaganda serta akomodasi tokoh penguasa

    Dalam upayanya untuk menguasai Indonesia, Jepang melakukan berbagai propaganda. Mereka mengaku sebagai “saudara tua” dan meluncurkan gerakan 3A untuk mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Selain itu, Jepang juga membentuk beberapa organisasi propaganda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuat rakyat Indonesia mendukung Jepang.

    Beberapa organisasi propaganda yang dibentuk oleh Jepang antara lain Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Badan Pertimbangan Pusat (CHUO SANGI IN) yang dipimpin oleh Bung Karno, Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai) yang dipimpin oleh Gunseikan dan Soekarno sebagai penasihat utama.

    2. Dampak di Bidang Ekonomi

    Selama masa pendudukan Jepang, sistem ekonomi di Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi perang. Pemerintah militer Jepang mengatur, membatasi, dan menguasai faktor-faktor produksi.

    Segala kegiatan ekonomi yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda diambil alih oleh Jepang. Jepang juga melakukan beberapa kebijakan ekonomi yang memiliki dampak bagi bangsa Indonesia, seperti hal-hal berikut :

    1. Asimilasi aset ekonomi

    Dalam upaya untuk mengambil alih aset ekonomi, Jepang mengambil aset-aset yang ditinggalkan oleh Belanda, termasuk kebun-kebun, perbankan, pabrik-pabrik dan pertanian. Hal ini menyebabkan rakyat yang hidup di masa pendudukan Jepang mengalami kesulitan ekonomi dan kesengsaraan.

    2. Swasembada

    Kebijakan swasembada yang dilakukan oleh Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia bertujuan untuk mengekang hubungan Indonesia dengan dunia luar.

    Rakyat Indonesia dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain. Tujuan Jepang saat itu adalah agar Indonesia hanya menjadi tergantung pada Jepang saja.

    3. Setoran wajib

    Dalam upaya untuk mengumpulkan dana, Jepang mengimplementasikan kewajiban setoran pada masyarakat Indonesia.

    Rakyat Indonesia diwajibkan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka, yaitu sebesar 30% untuk pemerintah Jepang, 20% untuk lembaga desa, 40% untuk kebutuhan pribadi, dan sisanya untuk koperasi bersama yang dikelola oleh organisasi seperti Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai.

    Namun, dalam kenyataannya, pemerintah Jepang juga mengambil sebagian dari bagian 40% yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, sehingga banyak dari rakyat Indonesia yang hidup dalam kondisi menderita.

    Keberadaan organisasi masyarakat atau ormas sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam sejarah Indonesia, ormas memiliki peranan fundamental dalam mendorong perubahan sosial-politik masyarakat.

    3. Dampak di Bidang Sosial

    Dalam bidang sosial, Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan yang memberikan dampak pada kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Dampak di bidang sosial yang disebabkan oleh Jepang antara lain adalah sebagai berikut:

    1. Melarang seluruh kebudayaan Barat

    Selama masa pendudukan Jepang, kebudayaan Barat dilarang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Belanda yang dilarang digunakan.

    Untuk memenangkan simpati dari masyarakat Indonesia, Jepang membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam  pendidikan. Selain itu, sistem pendidikan yang diterapkan oleh Belanda juga dihapuskan dan diganti dengan sistem pendidikan Jepang yang bercirikan militerisme.

    Jadi, selama masa pendudukan, siswa harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, meletakkan bendera Jepang dan hormat kepada Kaisar Jepang.

    2. Melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia

    Masa Pendudukan Jepang merupakan masa yang sangat kelam bagi rakyat Indonesia. Selain melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia dengan kebijakan Romusha dan Jugun Ianfu.

    Para laki-laki dipaksa untuk melakukan kerja paksa tanpa imbalan yang berakibat banyak meninggal karena kelelahan. Sementara itu, para perempuan dipekerjakan sebagai perempuan penghibur (Jugun Ianfu) dan dipaksa untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang.

    Mengupas sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia sejak 1828, saat masih berstatus sebagai bank sirkulasi milik pemerintah kolonial Belanda dengan nama De Javasche Bank, yang kemudian dinasionalisasi dan diubah dengan nama Bank Indonesia.

    Bentuk Propaganda Jepang di Indonesia

    Setelah Jepang secara resmi mengendalikan Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, mereka mulai menyusun pemerintahan untuk menjamin pendudukannya di sana. Selain itu, Jepang juga melakukan berbagai aksi propaganda untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia.

    Salah satu propaganda yang dilakukan oleh Jepang adalah membentuk Gerakan 3A yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Menurut Abdul Salam dalam buku Menudju Kemerdekaan (1964), gerakan ini dibuat oleh Jepang untuk membantu upaya perang mereka melawan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua.

    Selain Gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya dan membentuk berbagai organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air (PETA), Heiho, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi.

    Selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami banyak kesengsaraan dan kerugian. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kejam seperti kerja paksa Romusha dan Jugun Ianfu.

    Selama 4,5 tahun, kehidupan masyarakat Indonesia dan sumber daya alam di Indonesia dikuras demi kepentingan perang Jepang. Namun, pada akhirnya, Jepang mengalami kekalahan dan menyerah kepada Sekutu, yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

    Demikianlah pembahasan mengenai masa penjajahan Jepang di Indonesia, latar belakang masuknya Jepang, dampak yang disebabkan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dan macam-macam propaganda yang dibentuk oleh Jepang demi memenangkan hati masyarakat Indonesia.

  • Hindia Belanda, menjajah indonesia

    Hindia Belanda, menjajah indonesia

    Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Nederlandsch)-Indië) (bahasa Inggris: Dutch East Indies) adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Berdasarkan Perjanjian Inggris-Belanda 1824, Belanda telah menyerahkan Melaka Belanda kepada Inggris, yang dulunya merupakan kegubernuran di Hindia Belanda. Hal ini telah mengkonsolidasikan pemerintahan modern ke negara bagian Melaka di Malaysia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari penasionalan tanah-tanah koloni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800.

    Selama abad ke-19, daerah jajahan dan pengaruh Belanda diperluas, mencapai batas wilayah kekuasaan terbesar mereka pada awal abad ke-20. Hindia Belanda adalah salah satu jajahan Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda, dan menyumbang pada keunggulan Belanda di dunia dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20.Tatanan masyarakat kolonial didasarkan pada struktur rasial dan sosial yang kaku dengan para elite Belanda yang tinggal terpisah tetapi tetap berhubungan dengan penduduk pribumi yang dijajah mereka.Istilah “Indonesia” mulai digunakan untuk tempat geografis setelah tahun 1880. Pada awal abad 20, para cendekiawan lokal mulai mengembangkan gagasan Indonesia sebagai negara dan bangsa, dan menetapkan panggung untuk gerakan kemerdekaan.

    Pendudukan Jepang pada Perang Dunia II melemahkan sebagian besar negara jajahan dan ekonomi Belanda. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, kaum nasionalis Indonesia menyatakan kemerdekaan yang mereka perjuangkan selama Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949 dan menyerahkan seluruh wilayah bekas jajahannya, dengan pengecualian wilayah Papua (Nugini Belanda), yang diserahkan ke Indonesia 14 tahun kemudian pada tahun 1963 berdasarkan ketentuan Persetujuan New York di Markas Besar PBB.

    Etimologi

    Kata Hindia berasal dari bahasa bahasa Latin: Indus. Nama asli Dutch Indies (bahasa Belanda: Nederlandsch-Indië) diterjemahkan oleh orang Inggris sebagai “Hindia Timur Belanda”, untuk membedakannya dengan Hindia Barat Belanda. Nama “Hindia Belanda” tercatat dalam dokumen Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal tahun 1620-an.

    Para sejarawan yang menulis dalam bahasa Inggris menggunakan istilah Indië, Hindia, Hindia Timur Belanda, Hindia Belanda, dan kolonial Indonesia secara bergantian.

    Sejarah

    Kekuasaan VOC

    Berabad-abad sebelum orang-orang Eropa tiba, wilayah kepulauan Indonesia dihuni berbagai entitas, termasuk kerajaan-kerajaan perdagangan pesisir yang berorientasi komersial dan kerajaan agraris pedalaman (yang paling penting adalah Sriwijaya dan Majapahit).Bangsa Eropa pertama yang tiba adalah Portugis pada tahun 1512. Setelah menemui gangguan terhadap akses rempah-rempah di Eropa,Belanda melakukan ekspedisi pelayaran pertama ke Hindia Timur pada tahun 1595 untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung dari Asia. Ketika mereka menghasilkan keuntungan hingga 400%, ekspedisi Belanda lainnya segera menyusul. Menyadari potensi perdagangan Hindia Timur, pemerintah Belanda menggabungkan para perusahaan pesaing ke Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC).

    VOC diberikan hak istimewa untuk berperang, membangun benteng, dan membuat perjanjian di seluruh Asia. Ibu kota didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yang menjadi pusat jaringan perdagangan VOC di Asia. Untuk monopoli asli mereka seperti pala, paprika, cengkih dan kayu manis, VOC dan kemudian pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman asing untuk non-pribumi seperti kopi, teh, kakao, tembakau, karet, gula dan opium, dan menjaga kepentingan komersial mereka dengan mengambil alih wilayah sekitarnya. Penyelundupan, biaya perang, korupsi, dan kesalahan manajemen yang terus berlanjut menyebabkan kebangkrutan pada akhir abad ke-18. VOC secara resmi dibubarkan pada tahun 1800 dan barang-barangnya di kepulauan Indonesia (termasuk sebagian besar Jawa, sebagian Sumatera, sebagian besar Maluku, dan daerah pedalaman pelabuhan seperti Makassar, Manado, dan Kupang) dinasionalisasi di bawah Republik Belanda sebagai Hindia Belanda

    Belanda menaklukkan wilayah Minangkabau di Sumatera dalam Perang Padri (1821–1838), dan Perang Jawa (1825–1830) juga mengakhiri perlawanan masyarakat Jawa yang signifikan. Perang Banjarmasin (1859–1863) di tenggara pulau Kalimantan berakhir dengan kekalahan Sultan.Setelah ekspedisi yang gagal untuk menaklukkan Bali pada tahun 1846 dan 1848, peperangan tahun 1849 membawa wilayah Bali bagian utara berada di bawah kendali Belanda. Ekspedisi militer yang paling berkepanjangan adalah Perang Aceh, di mana invasi Belanda pada tahun 1873 dihadapi dengan perlawanan gerilya kaum pribumi dan berakhir dengan menyerahnya Aceh pada tahun 1912. Gangguan terus terjadi di Pulau Jawa dan Sumatra selama sisa abad ke-19. Namun, Pulau Lombok berada di bawah kendali Belanda pada tahun 1894, dan perlawanan suku Batak di Sumatera Utara ditaklukan pada tahun 1895. Menjelang akhir abad ke-19, keseimbangan kekuatan militer bergeser ke arah negara Belanda dengan industri yang sedang berkembang melawan negara pribumi Indonesia dengan pra-industrinya, dan kesenjangan teknologi semakin melebar. Para pemimpin militer dan politikus Belanda percaya bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk membebaskan penduduk asli Indonesia dari para penguasa pribumi yang dianggap menindas, terbelakang, atau tidak menghormati hukum internasional. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintah kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 hingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa. Sulawesi barat daya dan tengah diduduki pada tahun 1905 hingga 1906, Pulau Bali ditaklukkan dengan kampanye militer pada tahun 1906 dan 1908, begitu pula kerajaan-kerajaan lain yang tersisa di Maluku, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.Para penguasa lain termasuk Sultan Tidore di Maluku, Pontianak (Kalimantan), dan Palembang di Sumatra, meminta perlindungan Belanda dari kerajaan-kerajaan tetangga sehingga membuat mereka menghindari penaklukan militer oleh Belanda dan mampu menegosiasikan kondisi yang lebih baik di bawah pemerintahan kolonial.Semenanjung Kepala Burung (Nugini Barat), sudah berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1920. Wilayah terakhir ini di kemudian hari akan menjadi wilayah Republik Indonesia.

    Sistem Tanam Paksa dan Tata Cara Kuli

    Karena biaya moneter yang tinggi dari beberapa penaklukan Belanda pada abad ke-19, Sistem Tanam Paksa (“Cultuurstelsel”) diterapkan pada tahun 1830. Di bawah sistem ini ditetapkan bahwa petani Indonesia harus menggunakan 20% lahan pertanian mereka untuk tanam paksa komoditi komersial seperti nila, kopi dan gula. Melalui sistem ini banyak keuntungan yang diperoleh; laba bersih perbendaharaan Belanda diperkirakan sekitar 4% dari PDB Belanda pada saat itu dan sekitar 50% dari total pendapatan negara.

    Sistem tersebut terbukti membawa malapetaka bagi penduduk setempat; pada puncaknya, lebih dari 1 juta petani bekerja di bawah Cultuurstelsel dengan insentif yang ekstrem demi keuntungan mengakibatkan pelanggaran yang meluas. Petani sering dipaksa untuk menggunakan lebih dari 20% tanah pertanian mereka, atau tanah yang paling subur, untuk bercocok tanam tanaman komersial. Sistem tersebut menyebabkan peningkatan kelaparan dan penyakit di kalangan petani Jawa pada tahun 1840-an. Menurut sebuah perkiraan, angka kematian meningkat sebanyak 30% selama periode ini.Karena kritik yang meluas terhadap sistem tersebut, sistem ini dihapuskan pada tahun 1870. Menurut sebuah penelitian, angka kematian di Jawa akan menjadi 10–20% lebih tinggi pada akhir tahun 1870-an jika sistem Tanam Paksa tidak dihapuskan.Pengenalan truk, kereta api, sistem telegraf, dan sistem distribusi yang lebih terkoordinasi semuanya berkontribusi terhadap penghapusan kelaparan di Jawa yang secara historis merupakan hal biasa. Jawa mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat selama abad ke-19 dan tidak ada kelaparan yang signifikan di Jawa setelah tahun 1840-an.

    Sumber keuntungan lainnya adalah kuli, sebutan untuk buruh kontrak berupah rendah. Setelah penghapusan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1870, ekonomi beralih ke perusahaan swasta seperti Deli Company, yang didirikan di Sumatera pada tahun 1869. Perkebunan skala besar dibangun untuk menanam tanaman komersial dan orang-orang Jawa, Cina, Melayu, Batak, dan India dikirim ke perkebunan di Sumatra dan Jawa untuk melakukan kerja kasar. Diperkirakan lebih dari 500.000 kuli diangkut ke Sumatera selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.Tingkat kematian yang tepat di antara buruh kuli tidak diketahui karena catatan yang langka atau tidak dapat diandalkan tetapi diperkirakan mencapai 25%.

    Meskipun kuli sering kali disebut buruh bayaran yang bekerja atas kehendak bebas, dalam praktiknya keadaan mereka sering melibatkan kerja paksa dan lebih mirip perbudakan. Mereka sering disesatkan saat menandatangani kontrak kerja atau bahkan dipaksa menandatangani kontrak. Contoh lainnya mereka sering diculik atau dipaksa bekerja karena hutang. Tata Cara Kuli (“Poenale sanctie”) tahun 1880, yang mengizinkan pemilik perkebunan untuk bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo mengakibatkan kekejaman yang meluas. Kekejaman itu termasuk sanksi pidana yang memungkinkan pemilik untuk secara fisik menghukum kuli mereka sesuai keinginan mereka. Hukuman yang digunakan terhadap kuli adalah cambukan atau pemukulan, setelah itu ditambahkan garam ke dalam luka untuk menambah penderitaan. Hukuman lain yang digunakan adalah disetrum, disalib dan digantung pada jari kaki atau ibu jari kuli sampai putus. Perawatan medis untuk kuli jarang dan sering ditujukan untuk menyembuhkan kuli yang dihukum agar mereka dapat kembali bekerja atau disiksa lebih lama lagi. Pemerkosaan kuli perempuan dewasa serta anak-anak mereka juga sering terjadi.

    Sistem kuli dikritik habis-habisan, terutama setelah tahun 1900 dengan munculnya apa yang disebut “Politik Etis”. Sebuah pamflet kritis bernama “De miljoenen uit Deli” diterbitkan oleh J. van den Brand. Dokumen tersebut menggambarkan pelanggaran yang dilakukan terhadap kuli termasuk penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap seorang kuli perempuan berusia 15 tahun yang menolak ajakan berhubungan seksual seorang pengawas perkebunan Belanda. Sanksi pidana akhirnya dihapuskan pada tahun 1931 dan Ordonansi Kuli berakhir pada awal tahun 1940-an

    Sistem Njai

    Pada tahap awal kolonisasi, budak seks perempuan pribumi dibeli oleh kolonial Belanda, tetapi praktik ini dihentikan setelah tahun 1860 dengan penghapusan perbudakan. Pada akhir abad ke-19, semakin banyak imigran Belanda yang tiba di kolonial Indonesia, yang menyebabkan mereka kekurangan perempuan, karena sebagian besar imigran adalah laki-laki. Belanda kemudian membeli “Njai”, yaitu perempuan pribumi yang resmi menjadi pembantu tetapi sering juga dijadikan sebagai selir. Meskipun secara resmi menjadi pekerja kontrak, para perempuan ini hanya mendapatkan hak-hak yang sedikit. Mereka dapat dibeli dan dijual bersama dengan rumah tempat mereka bekerja sebagai apa yang disebut “Perabotan Adat” (Inlands Mebel). Njai juga tidak diperbolehkan mengasuh anak-anak yang mereka miliki hasil dari hubungan dengan majikan mereka, dan saat mereka dipecat maka anak-anak mereka akan dibawa pergi.

    Pada tahun 1910-an jumlah Njai menurun, meskipun prostitusi semakin merajalela. Namun, praktik tersebut belum mati pada saat Kekaisaran Jepang menyerang dan menduduki Hindia. Selama pendudukan Jepang, Njai dan anak-anak ras campuran mereka dipisahkan secara paksa dari pria Eropa yang ditempatkan di kamp-kamp pengasingan. Setelah Sukarno memproklamasikan Indonesia merdeka, para Njai terpaksa harus memilih antara pergi bersama pasangannya ke Eropa, atau tetap tinggal di Indonesia.

    Perang Dunia II dan kemerdekaan

    Belanda menyerahkan wilayah mereka di Eropa ke Jerman pada tanggal 14 Mei 1940. Keluarga kerajaan melarikan diri dalam pengasingan di Inggris. Jerman dan Jepang adalah sekutu Poros. Pada tanggal 27 September 1940, Jerman, Hungaria, Italia, dan Jepang menandatangani sebuah perjanjian yang mencakup “lingkup pengaruh”. Hindia Belanda sendiri dimasukkan ke wilayah lingkup pengaruh Jepang.

    Belanda, Inggris dan Amerika Serikat mencoba mempertahankan koloni ini dari pasukan Jepang ketika mereka bergerak ke selatan pada akhir 1941 untuk mencari minyak yang dikuasai Belanda. Pada tanggal 10 Januari 1942, selama Kampanye Hindia Belanda, pasukan Jepang menyerbu Hindia Belanda sebagai bagian dari Perang Pasifik. Perkebunan karet dan ladang minyak Hindia Belanda dianggap penting untuk kepentingan perang Jepang. Pasukan sekutu dengan cepat ditundukkan oleh Jepang dan pada tanggal 8 Maret 1942, Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) menyerah di Jawa.

    Dipicu oleh propaganda perang Jepang Cahaya Asia dan Kebangkitan Nasional Indonesia, sebagian besar penduduk pribumi Hindia Belanda pertama-tama menyambut Jepang sebagai pahlawan pembebasan mereka dari pemerintah kolonial Belanda, tetapi sentimen ini dengan cepat berubah karena pendudukan Jepang ternyata jauh lebih represif dan menghancurkan daripada pemerintah kolonial Belanda. Pendudukan Jepang selama Perang Dunia II mengakibatkan jatuhnya negara kolonial di Indonesia, karena Jepang menyingkirkan sebanyak mungkin struktur pemerintah Belanda, dan menggantinya dengan rezim mereka sendiri. Meskipun posisi teratas di pemerintahan dipegang oleh Jepang, pengasingan semua warga Belanda menandakan bahwa banyak posisi kepemimpinan dan administrasi yang diduduki oleh orang Indonesia. Berbeda dengan penindasan Belanda terhadap nasionalisme Indonesia, Jepang mengizinkan para pemimpin pribumi untuk menjalin hubungan di antara massa, dan mereka melatih dan mempersenjatai generasi yang lebih muda.

    Menurut laporan PBB, empat juta orang meninggal di Indonesia sebagai akibat dari pendudukan Jepang.[Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, pemimpin nasionalis Soekarno dan Mohammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perang empat setengah tahun menyusul peristiwa ini ketika Belanda mencoba membangun kembali koloni mereka; Meskipun pasukan Belanda menduduki kembali sebagian besar wilayah Indonesia, perang gerilya terjadi, dan mayoritas orang Indonesia—serta opini internasional, lebih menyukai kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dengan pengecualian wilayah Nugini Belanda (Nugini Barat). Pemerintahan Soekarno mengklaim kendali Indonesia atas wilayah itu, dan dengan tekanan dari Amerika Serikat, Belanda menyetujui Perjanjian New York yang hasilnya meminta Belanda untuk menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintahan Indonesia pada bulan Mei 1963.

    Sejarah sosial

    Pada tahun 1898, jumlah penduduk di Jawa telah mencapai angka 28 juta, sedangkan 7 juta jiwa lainnya menduduki pulau-pulau terluar Indonesia.Pada paruh pertama abad ke-20, migrasi besar-besaran mulai dilakukan oleh orang Belanda dan Eropa lainnya menuju koloni, tempat mereka bekerja di sektor pemerintah atau swasta. Pada tahun 1930, ada lebih dari 240.000 orang dengan status hukum Eropa di koloni tersebut, sekitar 0.5% dari jumlah total populasi. Sekitar 75% dari orang-orang Eropa ini pada faktanya orang asli Eurasia yang dikenal dengan sebutan Indo-Eropa

    Pihak penjajah Belanda membentuk kelas sosial atas istimewa yang terdiri dari prajurit, pegawai pemerintah, manajer, guru dan para pelopor. Mereka hidup bersama dengan para “pribumi”, namun berada di puncak sistem kasta sosial dan rasial yang kaku. Hindia Belanda memiliki dua kelas hukum untuk seorang warga negara; Eropa dan pribumi. Kelas ketiga, orang Timur asing, ditambahkan pada tahun 1920.

    Pada tahun 1901, Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai Politik Etis, di mana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya di bawah kebijakan tersebut mencakup program irigasi, transmigrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi, dan perlindungan industri pribumi. Industrialisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap mayoritas penduduk Indonesia, dan Indonesia tetap saja merupakan koloni yang bergantung pada pertanian. Pada tahun 1930, ada 17 kota dengan populasi lebih dari 50.000 dan populasi gabungan mereka berjumlah 1,87 juta dari total 60 juta

    Pemerintah

    Sejak zaman VOC, otoritas tertinggi Belanda di Hindia Belanda berada di “Kantor Gubernur Jenderal”. Selama era Hindia Belanda, Gubernur Jenderal berperan sebagai presiden eksekutif utama dari pemerintah kolonial dan menjabat sebagai panglima tertinggi tentara kolonial (KNIL). Hingga tahun 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi Gubernur Jenderal dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat dari “Kantor Gubernur Jenderal” untuk anggaran mereka. Hingga tahun 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor atau membatasi publikasi apa pun di wilayah koloni. Kekuasaan Gubernur Jenderal yang terlalu besar memungkinkannya untuk mengasingkan siapa pun yang dianggap sebagai pihak subversif dan berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban, tanpa melibatkan Pengadilan Hukum

    Hingga tahun 1848, gubernur jenderal diangkat langsung oleh raja Belanda, dan pada tahun-tahun berikutnya melalui Kerajaan dan atas saran kabinet metropolitan Belanda. Selama dua periode (1815–1835 dan 1854–1925) gubernur jenderal memerintah bersama dengan dewan penasehat yang disebut Raad van Indie (Dewan Hindia). Kebijakan dan strategi kolonial menjadi tanggung jawab Kementerian Koloni yang berbasis di Den Haag. Dari tahun 1815 sampai 1848 kementerian berada di bawah kekuasaan langsung raja Belanda. Pada abad ke-20, koloni ini secara bertahap berkembang menjadi negara yang berbeda dari metropolis Belanda dengan perbendaharaannya dipisahkan pada tahun 1903, pinjaman publik dikontrak oleh kolonial sejak tahun 1913, dan hubungan kuasi-diplomatik dibangun dengan Arabia untuk mengelola ibadah Haji dari Hindia Belanda. Pada tahun 1922 Hindia Belanda berdiri sejajar dengan Belanda dalam konstitusi Belanda, walaupun tetap berada di bawah Kementerian Koloni

    Gubernur jenderal memimpin hirarki pejabat Belanda; lalu diikuti oleh residen, asisten residen, dan pejabat distrik atau yang sering disebut controllers. Penguasa tradisional yang selamat dari penaklukan Belanda dilantik sebagai bupati dan aristokrat pribumi menjadi pegawai negeri pribumi. Meskipun secara de facto mereka kehilangan kekuasaan, kekayaan dan kemegahan mereka di bawah pemerintahan Belanda semakin bertambah. Pemerintahan tidak langsung bagi pribumi ini tidak mengganggu kaum tani dan hemat biaya bagi Belanda; pada tahun 1900, hanya 250 pegawai negeri Eropa dan 1.500 pegawai negeri pribumi, serta 16.000 perwira dan prajurit Belanda serta 26.000 tentara bayaran pribumi, yang diwajibkan untuk memerintah 35 juta warga kolonial. Sejak tahun 1910, Belanda menciptakan kekuasaan negara yang paling tersentralisasi di Asia Tenggara. Secara politis, struktur kekuasaan yang sangat terpusat yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda, termasuk kekuasaan pengasingan dan penyensoran yang sangat tinggi, dibawa ke dalam republik Indonesia yang baru.

    Dewan Rakyat yang disebut Volksraad untuk Hindia Belanda dimulai pada tahun 1918. Volksraad terbatas pada peran penasihat dan hanya sebagian kecil penduduk pribumi yang dapat memilih anggotanya. Dewan tersebut terdiri dari 30 anggota pribumi, 25 orang Eropa dan lima orang Tionghoa dan penduduk lainnya, dan dipilih kembali setiap empat tahun. Pada tahun 1925 Volksraad dijadikan badan semi-legislatif;  meskipun keputusan masih dibuat oleh pemerintah Belanda, gubernur jenderal diharapkan untuk berkonsultasi dengan Volksraad mengenai masalah-masalah besar. Volksraad dibubarkan pada tahun 1942 selama pendudukan Jepang.

    Sistem hukum dibagi oleh tiga kelompok etnis utama yang diklasifikasikan di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Orang Eropa, Orang Asing Timur (Arab dan China) dan pribumi; ketiga kelompok ini tunduk pada sistem hukum mereka sendiri, yang semuanya berlaku secara bersamaan.

    Pemerintah Belanda mengadaptasi kitab undang-undang Belanda di daerah jajahannya. Pengadilan hukum tertinggi, Mahkamah Agung di Batavia, menangani banding dan memantau hakim dan pengadilan di seluruh koloni. Enam dewan keadilan (Raad van Justitie) sebagian besar menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kelas hukum Eropa dan hanya secara tidak langsung menangani penduduk pribumi. Dewan pertanahan (Landraden) berurusan dengan masalah perdata dan pelanggaran ringan seperti perceraian harta benda, dan perselisihan pernikahan. Penduduk asli tunduk pada hukum adat masing-masing dan tunduk pada bupati dan pengadilan negeri adat, kecuali jika kasusnya dibawa ke hadapan hakim Belanda.Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Belanda diadopsi dan secara bertahap sistem hukum nasional yang didasarkan pada ajaran hukum dan keadilan Indonesia didirikan.

    Pada tahun 1920 Belanda telah mendirikan 350 penjara di seluruh koloni. Penjara Meester Cornelis di Batavia memenjarakan narapidana yang paling sulit diatur. Di penjara Sawahlunto di Sumatera para tahanan harus melakukan kerja kasar di tambang batu bara. Penjara terpisah dibangun untuk remaja (Jawa Barat) dan untuk wanita. Di Lapas Wanita Bulu di Semarang, para napi mendapat kesempatan belajar profesi selama di tahanan, seperti menjahit, menenun, dan membatik. Pelatihan ini dijunjung tinggi dan membantu mensosialisasikan kembali perempuan setelah mereka berada di luar lembaga pemasyarakatan Menanggapi pemberontakan komunis tahun 1926, kamp penjara Boven-Digoel didirikan di New Guinea. Sejak tahun 1927, para tahanan politik, termasuk penduduk asli Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, ‘diasingkan’ ke pulau-pulau terluar

    Pembagian administratif

    Hindia Belanda dibagi menjadi tiga gouvernementen—Groot Oost, Borneo dan Sumatra—dan tiga provinsi di Jawa. Provinces dan Government dibagi lagi menjadi Keresidenan—untuk Keresidenan di bawah Provinces langsung dibagi menjadi Regentschappen, sedangkan Karesidenan di bawah Government dibagi menjadi Afdeling

    Pendidikan

    Sistem sekolah Belanda diperluas dan mengizinkan kaum muda Indonesia menempuh pendidikan, dan sekolah-sekolah paling bergengsi menerima anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia dari kelas atas. Pendidikan tingkat kedua didasarkan pada etnis dengan sekolah terpisah untuk orang Indonesia, Arab, dan Cina serta diajarkan dalam bahasa Belanda dan dengan kurikulum Belanda. Orang Indonesia biasa dididik dengan bahasa Melayu dalam alfabet Romawi, sekaligus menjadi sekolah “penghubung” yang mempersiapkan siswa-siswa Indonesia yang cerdas untuk masuk ke sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Sekolah-sekolah kejuruan dan program-program didirikan oleh pemerintah kolonial dalam rangka melatih penduduk pribumi Indonesia untuk peran khusus dalam ekonomi kolonial. Orang Tionghoa dan Arab, yang secara resmi disebut “timur asing”, tidak bisa mendaftar di sekolah kejuruan atau sekolah dasar.

    Lulusan sekolah Belanda membuka sekolah mereka sendiri dengan meniru sistem sekolah Belanda, begitu pula misionaris Kristen, Perhimpunan Teosofis, dan asosiasi budaya Indonesia. Perkembangan sekolah-sekolah ini semakin didorong oleh sekolah-sekolah Muslim baru bergaya Barat yang juga menawarkan mata pelajaran sekuler.Menurut sensus tahun 1930, 6% penduduk Indonesia melek huruf; namun, angka ini hanya mencatat lulusan sekolah Barat dan mereka yang bisa membaca dan menulis dalam bahasa alfabet Romawi. Sensus itu tidak menambahkan lulusan sekolah non-Barat atau mereka yang bisa membaca tetapi tidak bisa menulis Arab, Melayu atau Belanda, atau mereka yang bisa menulis dalam huruf non-Romawi seperti Batak, Jawa, Cina atau Arab

    Beberapa lembaga pendidikan tinggi juga didirikan. Pada tahun 1898 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah untuk melatih para dokter yang diberi nama School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA).  Banyak lulusan STOVIA yang kemudian berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia menuju kemerdekaan serta dalam mengembangkan pendidikan kedokteran di Indonesia, seperti Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang mendirikan perkumpulan politik Budi Utomo.  De Technische Hoogeschool te Bandung didirikan pada tahun 1920 oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan sumber daya teknik atau insinyur di daerah jajahannya. Salah satu lulusan Technische Hogeschool adalah Soekarno yang nantinya akan memimpin Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun 1924, pemerintah kolonial kembali memutuskan untuk membuka fasilitas pendidikan tingkat tinggi yang baru, Rechts Hogeschool (RHS), untuk melatih para perwira dan pegawai sipil. Pada tahun 1927, status STOVIA diubah menjadi perguruan tinggi penuh dan namanya diubah menjadi Geneeskundige Hogeschool (GHS). GHS menempati gedung utama yang sama dan menggunakan rumah sakit pendidikan yang sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saat ini. Hubungan lama antara Belanda dan Indonesia masih terlihat jelas di bidang teknologi seperti desain irigasi. Hingga hari ini, gagasan para insinyur irigasi kolonial Belanda terus memberikan pengaruh yang kuat terhadap praktik desain Indonesia. Selain itu, dua universitas Indonesia dengan peringkat internasional tertinggi, Universitas Indonesia yang didirikan tahun 1898 dan Institut Teknologi Bandung yang didirikan pada tahun 1920, merupakan universitas yang didirikan selama era kolonial.

    Reformasi pendidikan dan reformasi politik sederhana, menghasilkan segelintir elit pribumi Indonesia yang berpendidikan tinggi, yang mempromosikan gagasan “Indonesia” yang merdeka dan bersatu yang akan mempersatukan kelompok-kelompok pribumi yang berbeda di Hindia Belanda. Periode ini sering disebut Kebangkitan Nasional Indonesia, paruh pertama abad ke-20 menyaksikan gerakan nasionalis berkembang dengan kuat, tetapi juga menghadapi penindasan Belanda

    Ekonomi

    Sejarah ekonomi koloni berkaitan erat dengan kesehatan ekonomi Belanda.Meskipun keuntungan yang meningkat dari sistem pajak tanah Belanda, keuangan Belanda sangat terpengaruh oleh biaya Perang Jawa dan Perang Padri, serta kekalahan Belanda atas Belgia pada tahun 1830 yang membawa Belanda ke jurang kebangkrutan. Pada tahun 1830, seorang gubernur jenderal baru, Johannes van den Bosch, ditunjuk untuk membuat Hindia membayar melalui eksploitasi Belanda atas sumber dayanya. Dengan dominasi politik Belanda di seluruh Jawa untuk pertama kalinya pada tahun 1830, mereka memperkenalkan kebijakan pertanian tanam paksa yang dikendalikan pemerintah. Kebijakan itu disebut cultuurstelsel (sistem tanam) dalam bahasa Belanda atau “tanam paksa” dalam bahasa Indonesia. Para petani diwajibkan untuk menyerahkan, sebagai bentuk pajak, hasil panen tertentu dalam jumlah tetap, seperti gula atau kopi. Sebagian besar Jawa menjadi perkebunan Belanda dan pendapatan terus meningkat selama abad ke-19 yang diinvestasikan kembali ke Belanda untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Antara tahun 1830 dan 1870, 840 juta gulden (setara €8 miliar pada tahun 2018 diambil dari Hindia Timur, rata-rata menghasilkan sepertiga dari anggaran tahunan pemerintah Belanda. Akan tetapi, Sistem Tanam Paksa membawa banyak kesulitan ekonomi bagi para petani Jawa, yang menderita kelaparan dan wabah penyakit pada tahun 1840-an.

    Pendapat publik yang kritis di Belanda menyebabkan banyak ekses Sistem Tanam Paksa dihilangkan di bawah reformasi agraria dari “Periode Liberal”. Menurut sebuah penelitian, angka kematian di Jawa akan menjadi 10–20% lebih tinggi pada akhir tahun 1870-an jika sistem kerja paksa tidak dihapuskan. Modal swasta Belanda mengalir masuk setelah tahun 1850, terutama di bidang pertambangan timah dan perkebunan. Tambang timah Martavious Company di lepas pantai timur Sumatera dibiayai oleh sindikat pengusaha Belanda, termasuk adik Raja William III. Penambangan dimulai pada tahun 1860. Pada tahun 1863 Jacob Nienhuys memperoleh konsesi dari Kesultanan Deli (Sumatera Timur) untuk perkebunan tembakau besar (Perusahaan Deli). Sejak tahun 1870, Hindia dibuka untuk perusahaan swasta dan para pengusaha Belanda mendirikan perkebunan besar yang menguntungkan. Produksi gula berlipat ganda antara tahun 1870 dan 1885; tanaman baru seperti teh dan kina tumbuh subur, karet juga diperkenalkan, yang menyebabkan peningkatan keuntungan Belanda secara dramatis. Perubahan tidak terbatas hanya pada pulau Jawa di pertanian;  minyak dari Sumatera dan Kalimantan menjadi sumber daya berharga bagi industrialisasi Eropa. Kepentingan komersial Belanda meluas dari Jawa ke pulau-pulau terluar dengan semakin banyak wilayah yang berada di bawah kendali atau dominasi langsung Belanda pada paruh kedua abad ke-19.Namun, kelangkaan lahan untuk produksi padi, ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk secara drastis, terutama di Pulau Jawa, menyebabkan kesulitan yang lebih besar

    Eksploitasi kekayaan Indonesia secara kolonial berkontribusi pada industrialisasi Belanda, sekaligus meletakkan dasar bagi industrialisasi Indonesia. Belanda memperkenalkan kopi, teh, kakao, tembakau dan karet, dan hamparan luas pulau Jawa menjadi perkebunan yang dibudidayakan oleh petani Jawa, dikumpulkan oleh perantara Cina, dan dijual di pasar luar negeri oleh pedagang Eropa.Pada akhir abad ke-19, pertumbuhan ekonomi didasarkan pada permintaan dunia yang tinggi akan teh, kopi, dan kina. Pemerintah banyak berinvestasi dalam jaringan kereta api (panjang 240 km atau 150 mil pada tahun 1873, 1.900 km atau 1.200 mil pada tahun 1900), serta jalur telegraf, dan pengusaha membuka bank, toko, dan surat kabar. Hindia Belanda menghasilkan sebagian besar pasokan kina dan lada dunia, lebih dari sepertiga karetnya, seperempat produk kelapanya, dan seperlima teh, gula, kopi, dan minyaknya. Keuntungan dari Hindia Belanda menjadikan Belanda salah satu kekuatan kolonial paling signifikan di dunia. Jalur pelayaran Koninklijke Paketvaart-Maatschappij mendukung penyatuan ekonomi kolonial dan membawa pelayaran antar pulau ke Batavia, bukan melalui Singapura, sehingga lebih memfokuskan kegiatan ekonomi di Jawa

    Resesi di seluruh dunia pada akhir tahun 1880-an dan awal tahun 1890-an menyebabkan harga komoditas yang menjadi sandaran koloni runtuh.  Wartawan dan pegawai negeri mengamati bahwa mayoritas penduduk Hindia tidak lebih baik daripada di bawah ekonomi Sistem Tanam Paksa yang diatur sebelumnya dan puluhan ribu orang kelaparan. Harga komoditas pulih dari resesi, menyebabkan peningkatan investasi di koloni. Perdagangan gula, timah, kopra, dan kopi yang menjadi basis koloni ini berkembang pesat, dan karet, tembakau, teh, dan minyak juga menjadi ekspor utama. Reformasi politik meningkatkan otonomi pemerintahan kolonial lokal, menjauhi kendali pusat dari Belanda, sementara kekuasaan juga dialihkan dari pemerintah pusat Batavia ke unit pemerintahan yang lebih lokal.

    Ekonomi dunia pulih pada akhir 1890-an dan kemakmuran kembali. Investasi asing, terutama oleh Inggris, semakin didorong. Pada tahun 1900, aset asing di Hindia Belanda berjumlah sekitar 750 juta gulden ($300 juta), sebagian besar di Jawa.

    Setelah tahun 1900, peningkatan infrastruktur pelabuhan dan jalan menjadi prioritas utama Belanda, dengan tujuan modernisasi ekonomi, memfasilitasi perdagangan, dan mempercepat pergerakan militer. Pada tahun 1950, para insinyur Belanda telah membangun dan meningkatkan jaringan jalan dengan 12.000 km permukaan beraspal, 41.000 km jalan berlapis logam, dan 16.000 km permukaan kerikil.Selain itu, Belanda membangun rel kereta api sepanjang 7.500 kilometer (4.700 mil), jembatan, sistem irigasi seluas 1,4 juta hektar (5.400 mil persegi) sawah, beberapa pelabuhan, dan 140 sistem air minum umum.  Wim Ravesteijn mengatakan bahwa, “Dengan pekerjaan umum ini, para insinyur Belanda membangun bahan dasar negara Indonesia kolonial dan pascakolonial.”

    TEMPAT BERMAIN SLOT YANG ASIK : MAHKOTA69